Semakin lama semakin retak

Sebagai seseorang yang bekerja di dunia pendidikan, saya kerap menyaksikan langsung betapa nyatanya kesenjangan yang terjadi di hadapan kita. Kesenjangan ini bukan sekadar statistik di atas kertas, ia hidup dan bernapas di dalam ruang-ruang kelas setiap harinya.

Sekolah Swasta vs. Sekolah Negeri: Dua Dunia yang Berbeda

Sekolah swasta pada umumnya telah membangun sistem yang lebih terstruktur, dari penerapan kurikulum hingga implementasinya di dalam kelas berjalan lebih konsisten. Sebaliknya, sekolah negeri masih berjuang membangun sistem yang stabil. Banyaknya perubahan kebijakan internal yang terjadi silih berganti menjadi penghambat utama dalam membangun kapasitas manajemen pendidikan yang baik dan terarah. Inilah salah satu akar dari kesenjangan yang kita bicarakan.

Kota dan Daerah : Jurang yang Tak Kunjung Tertutup

Kesenjangan ini semakin nyata ketika kita membandingkan kota besar dengan daerah sekitarnya. Ambil contoh Kota Palu dan wilayah-wilayah di sekitarnya seperti Kabupaten Sigi, Parigi Moutong, Poso, hingga Morowali. Perbedaannya terasa mencolok. Dan kondisi ini bukan hanya soal perasaan — data membuktikannya.

Data statistik tahun 2023 menunjukkan bahwa di perkotaan, 49,16% penduduk berusia 15 tahun ke atas telah menamatkan sekolah menengah atas atau sederajat, sementara di pedesaan angka ini hanya 27,98%. GEOTIMES Lebih mengkhawatirkan lagi, rata-rata lama sekolah penduduk pedesaan hanya 7,2 tahun, jauh tertinggal dari perkotaan yang mencapai 10,5 tahun. Indonesiana

Salah satu faktor yang memperparah kondisi ini adalah ketimpangan distribusi guru. Mayoritas guru cenderung mengajar di daerah perkotaan, sementara sangat sedikit yang dengan sukarela mengajar di daerah terpencil. Kondisi ini bahkan membuat tiga mata pelajaran berbeda terpaksa diampu oleh guru yang sama karena minimnya tenaga pengajar di sana. Ministry of State Secretariat Secara nasional, wilayah 3T masih mengalami kekurangan lebih dari 47.000 guru. Indonesiana

Kesenjangan teknologi pun memperdalam jurang ini. Di banyak daerah terpencil, akses terhadap perangkat digital dan jaringan internet yang memadai masih sangat terbatas, sehingga ketimpangan ini semakin memperburuk jarak antara pendidikan di kota besar dan daerah. Padumai Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025–2045 bahkan mencatat bahwa lebih dari 29.000 desa dan kelurahan di Indonesia tidak memiliki fasilitas PAUD sama sekali. Tebingtinggikota

Soal Anggaran: Makan Dulu, Baru Belajar?

Pemerintah adalah pihak yang paling memiliki kuasa untuk memperkecil kesenjangan ini. Namun, kebijakan tanpa prioritas yang tepat hanya akan menjadi angin lalu. Inilah yang menjadi keprihatinan bersama ketika melihat komposisi anggaran pendidikan saat ini.

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan senilai Rp223,55 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN), angka yang setara dengan 29% dari total anggaran pendidikan sebesar Rp769,08 triliun. DDTC Dana sebesar itu diperuntukkan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) bahkan menghitung bahwa total kebutuhan anggaran komponen insentif SPPG program MBG saja bisa mencapai Rp33,12 triliun per tahun, angka yang secara efektif setara dengan pembiayaan satu kementerian pendidikan selama satu tahun penuh. Banten Ring News

Program MBG tentu bukan tanpa manfaat. Namun yang patut dipertanyakan adalah proporsinya. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai bahwa anggaran pendidikan yang dialihkan untuk program lain, termasuk MBG — merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat UUD 1945 Pasal 31, yang mewajibkan minimal 20% anggaran negara dialokasikan murni untuk pendidikan. New Indonesia Dana sebesar Rp223 triliun itu, jika diarahkan dengan tepat ke sektor pendidikan, bisa membangun ribuan sekolah, melatih puluhan ribu guru, dan memperluas akses internet ke pelosok negeri.

Guru : Pahlawan??

Di ujung semua persoalan ini, ada sosok guru yang menanggung beban terberat. Guru adalah teladan sekaligus garda terdepan pendidikan. Namun bagaimana kita bisa mengharapkan dedikasi penuh dari seseorang yang tidak pernah diperlakukan dengan layak?

Masih ditemukan guru honorer yang menerima gaji hanya Rp300.000 per bulan, sebuah angka yang disebut Wakil Ketua Komisi X DPR RI sendiri sebagai "tidak manusiawi di era sekarang." Kompas Sebagai perbandingan, UMR di berbagai daerah di Indonesia pada 2025 berkisar antara Rp2,5 juta hingga Rp5 juta per bulan. Jika dihitung per jam, seorang guru honorer dengan gaji Rp500.000 yang bekerja 100–120 jam sebulan hanya mendapatkan sekitar Rp4.000–Rp5.000 per jam, jauh di bawah standar upah layak. Dealls

Pemerintah memang telah mengumumkan kenaikan tunjangan profesi guru honorer bersertifikasi menjadi Rp2 juta per bulan sejak 2025. Namun bagi yang belum bersertifikasi, insentif yang diterima hanya Rp300.000 per bulan dan untuk 2026, kenaikannya hanya Rp100.000 menjadi Rp400.000. Angka yang, dengan segala hormat, terasa lebih seperti penghinaan daripada penghargaan.

Bagaimana kita bisa berharap guru-guru Indonesia mengajar dengan sepenuh jiwa, jika negara sendiri belum sepenuhnya mengakui mereka sebagai manusia yang layak sejahtera? Pendidikan yang baik selalu dimulai dari guru yang dihormati bukan sekadar diucapkan terima kasih satu kali setahun di Hari Guru, lalu dilupakan kembali selama 364 hari berikutnya.